ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERKAIT PELANGGARAN PEMILU ANTARA SISTEM HUKUM INGGRIS DAN INDONESIA DALAM KONTEKS PENEGAKAN INTEGRITAS PEMILU

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan sanksi pidana terkait pelanggaran pemilu antara sistem hukum Inggris yang menerapkan model majoritarian dan Indonesia yang menggunakan sistem campuran. Melalui pendekatan komparatif yuridis-normatif, studi ini menyelidiki bagaimana perbedaan regulasi pidana pemilu memberikan implikasi terhadap penegakan hukum dan integritas proses demokratis di kedua negara. Sistem hukum Inggris dengan tradisi common law-nya mengatur tindak pidana pemilu secara spesifik dalam Representation of the People Act yang menekankan sanksi tegas terhadap praktik korupsi elektoral, pemalsuan suara, dan intimidasi pemilih. Sementara itu, Indonesia mengatur tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu dengan spektrum pelanggaran yang lebih luas mencakup politik uang, manipulasi data pemilih, hingga penyalahgunaan wewenang penyelenggara. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Inggris memiliki regulasi pidana pemilu yang lebih sederhana, efektivitas penegakannya didukung oleh independensi lembaga peradilan dan tradisi hukum yang mapan. Di sisi lain, Indonesia memiliki ketentuan pidana pemilu yang lebih komprehensif namun menghadapi tantangan dalam implementasi akibat kompleksitas sistem peradilan pidana dan kendala institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam menjaga integritas pemilu dipengaruhi tidak hanya oleh substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum dan kapasitas institusi penegak hukum dengan implikasi penting bagi reformasi hukum pidana pemilu di kedua negara.